ISLAM, DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY (Analisis Dinasti Politik Klan Yasin Limpo di Sulawesi Selatan)

ISLAM, DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY

(Analisis Dinasti Politik Klan Yasin Limpo di Sulawesi Selatan)

Makalah

Disusun untuk memenuhi tugas akhir semester

Mata Kuliah: Islam, Demokrasi dan Civil Society

Dosen Pengampu:

Dr. Abdur Rozaki, M.Si.

Disusun Oleh:

Fajar, S.H.I.

STUDI POLITIK DAN PEMERINTAHAN ISLAM

PROGRAM MEGISTER HUKUM ISLAM

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

A.    Latar Belakang

Fenomena dinasti politik yang berkembang merupakan sesuatu yang alamiah, hanya saja kekhawatiran monopoli kekuasaan pada satu kelompok penguasa dan pelanggaran dari segi etika serta rasa keadilan dalam masyarakat, membuat dinasti politik lebih banyak dilihat secara negatif. Tulisan ini ingin melihat perkembangan dinasti politik di Indonesia saat ini, khususnya dinasti politik klan Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi Selatan.

Dinasti politik dapat dilihat dalam kategori  antara lain : dinasti politik dalam arti luas, dimana sirkulasi kepemimpinan politik lebih luas melampaui hubungan ikatan kekerabatan dekat, tapi masih dalam satu kelompok kepentingan seperti misalnya: hubungan kepartaian (RRC), hubungan almamater.

Sedangkan dinasti politik dalam arti sempit memperlihatkan sirkulasi kepentingan politik dalam satu hubungan ikatan kekerabatan dekat. Model ini menerapkan monarkhi politik kontemporer, dimana peralihan kekuasaan melalui demokrasi prosedural sebagai contoh : dinasti politik Ratu Atut di Banten, dinasti politik Yasin Limpo di Sulawesi Selatan dan lain-lain.

Pola lain adalah kekerabatan politik yang berbeda kamar eksekutif dan legislativf. Walikota Pasuruan, Jawa Timur, misalnya dikontrol oleh DPRD yang dipimpin anak kandungnya. Contoh lainnya adalah dinasti politik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Dia adalah kakak kandung Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, kakak tiri Walikota Serang Tb Haerul Jaman, kakak ipar Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan anak tiri wakil Bupati Pandeglang Heryani. Ichsan Yasin Limpo yang kini Bupati Gowa adalah adik Gubernur Sulawaesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Di Sulawesi  Utara, ada wakil bupati Minahasa Ivan SJ Sarundajang yang putra Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang. Walikota Padang Sidempuan Andar Ami Harahap adalah anak Bupati Padang Lawas Bachrum Harahap. Kendati Zulkifli Nurdin sudah tidak menjabat Gubernur Jambi, Putranya Zumi Zola. Kini menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur.

Dari bahasan diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan dinasti politik dapat berelasi positif, netral maupun negatif. Berkaitan dengan politik dinasti adalah bukan saja masalah etis atau tidak etis namun lebih kepada apakah para politisi dinasti tersebut memiliki kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas untuk melaksanakan tugasnya. Maka dalam kajian makalah ini akan ditinjau bagaimana klan Yasin Limpo membangun dominasi politiknya, dan juga seperti apa dan bagaimana mereka mempertahankan dominasi kekuasaan tersebut.

B.     Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, akan dirumuskan beberapan pokok masalah berikut:

1.      Bagaimana historisitas politik dinasti klan Yasin Limpo?

2.      Bagaimana klan Yasin Limpo membangun kekuasaan politiknya ?

3.      Bagaimana mereka mempertahankan kekuasaan politiknya?

C.    Landasan Teori: Teori Elit

Makalah ini menggunakan teori elit sebagai pisau analisis. Secara etimologi istilah elite berasal dari kata latin eligere yang berarti memilih. Pada abad ke 14 istilah ini berkembang menjadi a choice of persons yang artinya orang terpilih. Kemudian pada abad ke 15 dipakai untuk menyebutkan best of the best (yang terbaik dari yang terbaik). Selanjutnya pada abad ke 18 dipakai dalam bahasa Perancis untuk menyebut sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu lapisan masyarakat.

Amitai Etzioni, definisi elite sebagai kelompok aktor yang mempunyai kekuasaan. Sedangkan menurut Bottomore, istilah elite secara umum digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok fungsional dan pemangku jabatan yang memiliki status tinggi dalam suatu masyarakat.[1]

Gaetano Mosca (1858-1941), dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk yaitu satu kelas yang menguasai yang disebut elit dan satu yang dikuasai yaitu masyarakat. Kelas pertama atau elit yang jumlahnya selalu minoritas, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu. Sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas elit itu.[2]

Gaetano Mosca mengembangkan teori elit dan mengklasifikasikan ke dalam dua status yaitu elit yang berada dalam stuktur kekuasaan dan elit yang diluar stuktural. Elit berkuasa menurut Mosca yaitu elit yang mampu dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta menjalankan kontrol sosial. Dalam proses komunikasi, elit berkuasa merupakan komunikator utama yang mengelola dan mengendalikan sumber-sumber komunikasi sekaligus mengatur lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi yang mengalir. Elit berkuasa menjalin komunikasi dengan elit masyarakat untuk mendapatkan legitimasi dan memperkuat kedudukan sekaligus mempertahankan status quo. Sedangkan elit yang berada diluar struktural yaitu elit masyarakat merupakan elit yang dapat mempengaruhi masyarakat lingkungan di dalam mendukung atau menolak segala kebijaksanaan elit berkuasa.[3]

D.    Pembahasan: Dominasi Kuasa Klan Yasin Limpo

1.      Historisitas Politik Politik Klan Yasin Limpo

Pengaruh Klan Yasin Limpo dalam politik Sulawesi Selatan dibangun sejak M. Yasin Daeng Limpo memulai kiprah politiknya setelah ia keluar dari dinas militernya sekitar 1960-an. Dalam konsepsi Bourdieu konteks ini menjadi penting yang merupakan disposisi/distingsi politik awal klan Yasin Limpo, yang dalam konsepsi Bourdieu disebut sebagai “Habitus”. Mengambil peran penting dalam pembentukan Organisasi untuk  Pekerja Independen Indonesia (SOKSI), sebuah kelompok yang didominasi militer dan dirancang untuk melawan kekuatan komunis yang semakin meningkat di tahun 1960-an. SOKSI belakangan adalah cikal bakal berdirinya Golkar.

Selanjutnya Tahun 1960 hingga 1990-an menjabat berbagai jabatan penting di Sulawesi Selatan. Pernah menjabat sebagai kepala distrik Gowa dan dua kabupaten tetangganya. Menjadi anggota legislative yang aktif di tingkat provinsi dan Gubernur sementara di Sulwesi Selatan.  Modalitas politiknya, ditopang oleh beberapa jabatan pentingnya sebagai pemimpin berbagai Perusahaan milik Negara di Sulawesi Selatan. Praktis peran dan pengaruhnya menjadi sangat strategis, M. yasin Dg. Limpo menjadi referensi rezim Orde Baru bagi sirkulasi elit di Sulawesi Selatan, sehingga lingkaran kepentingan elitpun merapat kepadanya .

Dengan berbagai posisi itu, ia berani untuk berkonfrontasi dengan para bangsawan terutama di daerah selatan yang mayoritas di kuasai oleh bangsawan-bangsawan Makassar. Sebuah distingsi politik penting ke dua yang kemudian membelah identitas politik etnis Makassar menjadi dua kutub kekuatan yang hingga kini mewarnai politik Sulawesi Selatan. Konfrontasinya dengan para bangsawan membuatnya menjelma menjadi simbol politik etnis Makassar yang membangun pemapanan jaringan politik keluarga Yasin Limpo hingga saat ini.Pemapanan jaringan politik keluarga Yasin Limpo awalnya hanya bermain pada ranah birokrasi dan Golkar. Namun pada perkembangan-perkembanga selanjutnya jejaring politik itu kemudian berdiaspora ke berbagai jejaring kelembagaan baik di organisasi-organisasi sayap partai maupun di berbagai partai lainnya.

Pada perkembangan awal, habitus politik Syahrul yasin Limpo diletakkan oleh Ayahnya dengan menyekolahkannya ke STPDN. Sebuah habitus politik birokrasi yang menjadi desain dan model politik selama masa orde baru dimana pengaruh politik ditanamkan melalui pemapanan pengaruh di dalam birokrasi. Karenanya SYL di sekolah ke STPDN dan IYL di menjadi seorang birokrat. Nantinya Tingkat pendidikan dan kiprahnya di dunia pemerintahan dianggap sukses, pengaruhnya di beberapa organisasi sayap Golkar seperti Kosgoro dan AMPI juga kuat, serta simbolitas politik keluarganya yang merepresentasikan basis etnis Makassar kemudian membawa SYL terpilih menjadi pendamping H.M. Amin Syam dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003.

Interaksi dan didikan politik keluarga membuat Syahrul yasin Limpo menjadi seorang sosok yang matang. Aktif menjadi pengurus Golkar, dan menjadi ketua di beberapa organisasi sayap Golkar, memudahkannya untuk berinteraksi dan membangun dukungan politik lintas partai maupun dengan berbagai tokoh politik lintas etnis lainnya, ditambah habitus politiknya sebagai seorang tokoh yang mewakili etnis Makassar, membuatnya mampu meraih dukungan yang solid dari basis politiknya di Gowa, Makassar dan Takalar, serta wilayah selatan lainnya yang mayoritas etnis Makassar.

Pada Pilkada 2007 menjadi bukti kekuatan pengaruh politik klan Yasin Limpo. M Ikhsan Yasin Limpo terpilih sebagai Bupati Gowa yang sekaligus mempertegas pengaruh dan kekuatan habitus dan basis politiknya di wilayah selatan yang merupakan basis etnis makassar. Pada Pilkada 2009 Syarul Yasin Limpo terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan mengalahkan incumbent H.M. Amin Syam yang sebelumnya merupakan atasannya. Momentum politik berikutnya bagi keluarga ini ini adalah Pemilu. Deliberasi politik pada Pemilu 2009 melalui suara terbanyak, menjadi pembuktian terhadap kuatnya modalitas simbolik Klan Yasin Limpo. SYL bersaudara mendapatkan penawaran-penawaran strategis dari berbagai partai politik. Putra-Putri mereka yang masih belum mahir berpolitik pun laku keras di Demokrat dan PAN sehingga ranah politik deliberatif dalam pemilu 2009 tidak saja menjadi petanda diaspora politik keluarga Yasin Limpo, namun juga merupakan pergeseran habitus keluarga dari habitus militer, Birokrasi ke lembaga-lembaga politik.

2.      Dominasi Kekuasan Politik Dinasti Klan Yasin Limpo

Persaingan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berpotensi kembali diikuti calon dari dinasti politik terbesar di Sulsel, Yasin Limpo.Terdapat dua nama dari klan Yasin Limpo yang secara resmi telah menyatakan keinginannnya maju dalam Pilkada Gowa pada Desember 2015 mendatang, yakni Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dan Tenri Olle Yasin Limpo.Bahkan, Adnan Purichta yang merupakan ponakan Tenri Olle, melalui tim pemenangannya telah menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa untuk menyampaikan pernyataan mendaftar berpaket dengan birokrat Gowa.[4]

Adapun Adnan yang saat ini tercatat sebagai Anggota DPRD Sulsel merupakan putra dari Bupati Gowa dua periode Ichsan Yasin Limpo (2005-2015).Sedangkan Tenri Olle yang saat ini merupakan anggota DPRD Sulsel adalah kakak kandung dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo.Adnan maupun Tenri Olle bahkan telah mendaftar secara resmi untuk ikut dalam penjaringan calon bupati di DPD Partai Golkar Gowa 14 Juni 2015.

Kendati demikian, keikutsertaan Adnan dan Tenri dalam perhelatan Pilkada Gowa 2015 masih menunggu hasil sidang uji materil di Mahkamah Konstitusi terkait Perppu Pilkada Langsung yang mengatur larangan politik dinasti kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Dominasi klan Yasin Limpo secara massif dimulai pada 1994, di mana Syahrul Yasin Limpo menjabat sebagai Bupati Gowa hingga 2003. Pada 2003, Syahrul kemudian terpilih menjadi Wagub Sulsel mendampingi Amin Syam hingga 2008. Selanjutnya, Syahrul maju sebagai calon gubernur dan menang dalam Pilgub Sulsel pada 2009 dan kemudian kembali terpilih untuk periode 2013-2018. Berikut beberapa jabatan yang diduduki dan jabatan oleh klan Yasin Limpo:

Jabatan Politik Dinasti Yasin Limpo

Nama	Hubungan	Jabatan
Syahrul YL		Gubernur Sulawesi Selatan
Nurhayati YL	Ibu	DPR RI
Tenri Olle YL	Kakak	DPRD sulsel
Ichsan YL	Adik	Bupati Gowa
Haris YL	Adik	DPRD Kota Makassar
Dewi YL	Adik	DPR RI (hanura 2014)
Indira Chunda SYL	Anak	DPR RI (PAN 2014)
Adnan Purichta IYL	Ponakan	DPRD Sulsel (Demokrat

Sumber: Kompas[5]

Syahrul, anak kedua, menjabat. Anak pertama, Tenri Olle, menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel. Ichsan menjadi Bupati Gowa, jabatan yang juga pernah diemban ayahnya dan Syahrul. Haris menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Irman menjadi Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Sulsel. Sementara, meski mayoritas keluarganya di Partai Golkar, pada Pemilu 2009 Dewie menjadi calon anggota DPR dari Partai Hati Nurani Rakyat.Bahkan, kini generasi berikutnya mulai mentas di panggung politik. Anak Syahrul, Indira Thita Chunda, menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN). Anak Ichsan, Adnan Purichta, menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat.Menanggapi persebaran keluarganya di pentas politik itu, Syahrul membantah bahwa hal itu adalah arena fasilitas tertentu dari dia atau partai politik. Mereka memiliki talenta untuk berpihak kepada rakyat. Mereka menjadi caleg bukan karena anak-cucu Yasin Limpo (Kompas, 21 Oktober 2009).[6]

Tongkat estafet dinasti Yasin Limpo di Kabupaten Gowa kemudian dilanjutkan Ichsan Yasin Limpo yang menang dalam Pilkada langsung Gowa untuk periode 2005-2010. Ichsan kembali terpilih untuk periode kedua setelah menang dalam pertarungan Pilkada Gowa untuk periode kepemimpinan 2010-2015.

Kabupaten Gowa merupakan daerah penyangga Kota Makassar dan masuk dalam perencanaan kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar). Sekedar diketahui, Ibu Kota Kabupaten Gowa adalah Sungguminasa.Kawasan Mamminasata merupakan percontohan pengembangan tata ruang terpadu di Indonesia yang dibentuk berdasarakan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2011.Kawasan Mamminasata meliputi empat kabupaten/kota di Sulsel yakni Makassar, Gowa (Sungguminasa), Maros dan Takalar yang dipersiapkan pemerintah pusat sebagai sentra pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.

Anhar Gonggong berani menyatakan bahwa keluarga besar Yasin Limpo di Sulsel adalah salah satu keluarga yang menjalankan politik dinasti. Penciptaan kultur dan warisan dinasti telah dimulai sejak lama dari sang ayah, Yasin Limpo. “Di era orde baru, Ny Yasin Limpo telah menjadi anggota DPR berulang kali. Dan berikutnya adalah anaknya ada yang menjadi gubernur, bupati, anggota DPRD, kepala dinas, dan lainnya. Yang bisa menghentikan ini hanya kesadaran masyarakat untuk tidak memilih politik dinasti”.  Seperti diketahui, selain Syahrul Yasin Limpo yang kini menjadi gubernur Sulsel, sang adik bungsu Irman Yasin Limpo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel kini maju dalam Pilkada Kota Makassar sebagai Calon Walikota.[7]

Berikutnya ada Ichsan Yasin Limpo yang menjadi Bupati Gowa, Tenri Olle dan Haris di DPRD Sulsel dan Makassar. Sebelumnya, Adnan Purichta Ichsan juga duduk di DPRD Sulsel. Menariknya, Dewie Yasin Limpo sempat ingin maju di Pilwako Makassar. Namun, akhirnya mundur pelan-pelan.[8]

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Firdaus Muhammad mengatakan, klan keluarga Yasin Limpo selama ini memang dikenal banyak berkiprah menjadi politisi sehingga sangat wajar kalau berpencar menjadi caleg di pemilu mendatang. Syahrul sebaiknya memberikan keteladanan politik untuk tidak menghalalkan segala cara meloloskan para keluarganya atau memonopoli kancah politik. Kalau hal itu mampu dijalankan, Syahrul dapat membendung stigma politik mengenai dinasti klan Yasin Limpo. Syahrul tidak boleh larut dukung-mendukung dengan banyaknya keluarga dia yang maju di pemilu. Itu harus dihindari untuk menjaga wibawa pemerintahannya yang tidak cenderung dinasti politik. Dalam menguasasi jaringan politik di Sulawesi Selatan, Dinasti Yasin Limpo mengembangkan jaringan politik keluarga dalam penempatan jabatan strategis pada struktur politik dan birokrasi baik itu baik pada tingkat daerah maupun nasional.[9]

Kendati demikian, posisi Syahrul yang netral bukan berarti keluarganya dibatasi hak politiknya, melainkan menarik garis demokrasi sebagai gubernur dan keluarga. Mengenai peluang keluarga Syahrul, sangat terbuka sepanjang bisa saling berbagi dukungan atau tidak saling jegal, terutama mereka yang bertarung di dapil yang sama.

Meskipun sering menyangkal terkait dinasti politik yang dibangunnya namun apa yang terjadi di lapangan mejadi bukti bahwa keluarga Yasin Limpo sedang berusaha menjadi pemegang kekuasaan elit politik yang terbesar di Sulawesi Selatan. Keturutsertaan keluarganya dalam memangku jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan di Sulawesi Selatan meskipun memiliki partai pendukung yang berbeda-beda tetap saja mencerminkan adanya dinasti politik.

Dinasti meskipun ada anggapan bahwa dinasti politik itu tidak masalah jika memang anggota-anggota yang naik dan menduduki kursi jabatan adalah orang yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan perbaikan dalam pemerintahan namun tetap saja dinasti politik yang pada dasarnya dibangun atas hubungan keluarga akan menimbulkan ketidakseimbangan ketika faktor keluarga yang sifatnya pribadi bercampur dengan faktor masyarakat yang sifatnya umum dan menyeluruh.Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan selalu terjadi dimana kepentingan keluarga atau golongan akan menjadi suatu prioritas yang utama diatas kepentingan umum dalam sebuah dinasti politik.

3.      Upaya Klan Yasin Limpo Mempertahankan Dinasti Politik

Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berupaya keras untuk membangun politik kekerabatan atau dinasti Politik terjadi di kabupaten Gowa. Hal ini tergambarkan dari hasil rekomendasi Calon bupati Gowa yang di serahkan ke Pengurus DPP untuk maju bertarung di pemilihan kepala daerah (pilkada) Gowa dengan menyerahkan hanya tiga nama, yakni Tenri Olle Yasin Limpo , Adnan Purictha Icsan Yasin Limpo serta Bahar Ngitung.

Hal tersebut disampaikan oleh penggiat politik dan ekonomi Sulsel, Abdul Haris kepada wartawan di Makassar. Menurutnya, sebagai partai besar, Golkar harus bisa menyodorkan banyak nama ke DPP untuk direkomendasikan menjadi bakal calon bupati untuk bertarung di Pilkasa Kabupaten Gowa.[10]

Lanjut Haris, Dalam sistem politik dinasti ini, setiap kelas menunjukkan tendensi untuk membangun suatu tradisi secara turun-menurun, jika sebuah kepemimpinan terpilih, mereka membuat kekuasaannya sedemikian mapan agar sulit untuk digeser atau digantikan, bahkan menggerus prinsip demokrasi di lapangan permainan politiknya. Menurutnya, terlihat jelas dari tiga nama yang di rekomendasikan oleh partai Golkar menunjukkan bahwa kekuasaan Ihsan Yasin Limpo terus berupaya di wariskan terhadap kelurganya, dimana kita ketahui dari dua nama tersebut adalah anak dan Kakak kandungnya.

Masyarakat sebagai pemilih mengetahui bahwa Adnan adalah anak Ihsan Yasin Limpo, Tenri Olle adalah kakak kandung. Sedang Bahar Ngitung adalah bagian dari mereka. Ketika Bahar Ngitung terpilih menjadi bupati, keluarga Yasin Limpo tetap memangang remove kontrol pemerintahan di Kabupaten Gowa.

Bahaya dari politik dinasti adalah hasratnya. Sifat alamiahnya adalah kekuasaan politik yang ingin dijalankan secara turun-temurun di atas garis trah dan kekerabatan, bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan, tujuan-tujuan bersama, keputusan dan kerja-kerja asosiatif.

Hubungan keluarga dalam tubuh partai politik juga akan terus terbawa ke dalam pemerintahan. Kecenderungan oligarkis dalam partai merupakan hukum besi yang tak terhindarkan, bahkan ketika partai tersebut menjadi partai yang berkuasa maka model oligarkis akan juga diberlakukan dalam pemerintahan.

Lanjut Haris, pengaruh kekerabatan dalam partai politik bukan hanya bisa dilihat posisinya, tapi juga kedudukannya. “Beberapa loyalis Syahrul Yasin Limpo memiliki kualifikasi dan kualitas yang cukup mumpuni menjadi calon bupati, sebut saja Yusuf Sommeng dan beberapa figur lain, tapi Golkar Sulsel tak memberikan kesempatan.[11]

Hal senada di sampaikan oleh, pengamat politik Universitas Bosowa 45 Makassar, Arief Wicaksono mengatakan, rekomendasi Partai Golkar dengan hanya menyerahkan tiga nama. “Adnan IYL, Tenri Olle, dan Bahar Ngitung merupakan bagian dari keluarga Syahrul Yasin Limpo yang juga ketua Golkar. Hubungan kekerabatan para petinggi di tubuh partai, sangat menentukan kedudukan, pembagian kekuasaan, dan kelak mendominasi seluruh kebijakan.

Secara jelas dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya Klan Yasin Limpo membangun habitus politiknya dari aras bawah sampai ke tingkat atas. Sebagaimana disebutkan di atas, interaksi dan didikan politik keluarga membuat Syahrul yasin Limpo menjadi seorang sosok yang matang. Aktif menjadi pengurus Golkar, dan menjadi ketua di beberapa organisasi sayap Golkar, memudahkannya untuk berinteraksi dan membangun dukungan politik lintas partai maupun dengan berbagai tokoh politik lintas etnis lainnya, ditambah habitus politiknya sebagai seorang tokoh yang mewakili etnis Makassar, membuatnya mampu meraih dukungan yang solid dari basis politiknya di Gowa, Makassar dan Takalar, serta wilayah selatan lainnya yang mayoritas etnis Makassar.

Klan Yasin Limpo berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan membangun jaringan kuasa pada semua aspek-aspek yang strategis – birokrasi, pemerintahan, termasuk legislative semua wilayah itu diduduki oleh jaringan Klan Yasin Limpo. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Klan Yasin Limpo, utamanya Syahrul Yasin Limpo merupakan sosok pemimpin populis, yang sangat dikagumi masyarakat Sul-sel. Kebijakan-kebijakannya cukup dinikmati oleh masyarakat sul-sel, seperti contoh pendidikan Gratis (Gratis masuk perguruan tinggi negeri dan bebas SPP selama dua semester). Juga indeks pembangunan manusia yang cukup signifikan peningkatannya. Pada satu sisi politik dinasti memiliki efek positif bagi masyarakat, jika politik dijalankan secara populis, namun disaat yang bersamaan juga melahirkan efek negative, negative karena politisi dinasti ini cenderung bekerja untuk kepentingan keluarga, dimana kepentingan publik seringkali teriduksi oleh kepentingan klan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan selalu berorientasi pada penguasaan sumber daya dari dan untuk kepentingan klan (dinasti) – utamanya sember daya ekonomi yang merupakan lahan basah, yang selanjutnya digunakan sebagai instrumen hegemoni politik.

Maka demokrasi sebagai instrumen sirkulasi kekuasaan seringkali mengalami hambatan, dihambat oleh elit politik local sehingga sirkulasi kekuasaan hanya berputar dalam wilayah elit tersebut. Jadinya demokrasi yang berorientasi pada inklusifitas, dibelokkan oleh elit politik politik lokal menjadi demokrasi yang elitis.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Setiyanto, Elite Pribumi Bengkulu, (Balai Pustaka : 2001.

Gaetano Mosca, The Ruling Class, New York: McGraw-Hill, 1939.

A.P. Sumarno, Dimensi-dimensi komunikasi politik, Bandung: PT Acitra Aditya Bakti, 1989.

Lila Karina Dewantari, “Dinasti Politik” (artikel).

http://makassar.bisnis.com/read/20150615/13/189557/dinasti-yasin-limpo-masih-ambisi-kuasai-gowa, diakses: 10 Oktober 2015.

http://bola.kompas.com/read/2012/08/10/02524474/.Mengokohkan.Dinasti.Politik, diakses: 11 oktober 2015.

http://daerah.sindonews.com/read/765463/28/politik-dinasti-di-pilwako-makassar-merusak-demokrasi-1374770095, diakses: tanggal 11 okteber 2015.

---

[1] Agus Setiyanto, Elite Pribumi Bengkulu, (Balai Pustaka : 2001), hal. 77.

[2] Gaetano Mosca, The Ruling Class (New York: McGraw-Hill, 1939), hal.50.

[3]A.P. Sumarno, Dimensi-dimensi komunikasi politik(Bandung: PT Acitra Aditya Bakti, 1989), hal.149.

[4]http://makassar.bisnis.com/read/20150615/13/189557/dinasti-yasin-limpo-masih-ambisi-kuasai-gowa

[5] http://bola.kompas.com/read/2012/08/10/02524474/.Mengokohkan.Dinasti.Politik

[6]Ibid.

[7]http://daerah.sindonews.com/read/765463/28/politik-dinasti-di-pilwako-makassar-merusak-demokrasi-1374770095

[8]Ibid.

[9] Lila Karina Dewantari, “Dinasti Politik” (artikel).

[10]http://www.sulawesipos.com/golkar-sulsel-bangun-politik-dinasti-di-gowa.html

[11]Ibid.