Filsafat Realisme ; HMI dan Pak Saut
Setelah Permohonan Maaf (bagian 3- habis)

Oleh: A.M. Safwan- Jaringan Aktivis Filsafat Islam (JAKFI)

Sampai pada bagian ini, kita memandang persoalan HMI dan Pak Saut berada dalam 2 kemungkinan: 1. Kemungkinan yang logis adalah DIALOG untuk memahami apa yang dimaksud Pak Saut bahwa beliau tidak bermaksud menyinggung HMI dan pernyataannya disalahpahami? 2. Kemungkinan aktual dalam situasi di mana PB HMI telah resmi melaporkan Pak Saut ke Bareskrim Polri adalah proses hukum. Jalan permulaan yang logis adalah dialog dan selanjutnya kemungkinan aktual melalui jalur hukum. Menurut saya sampai di sini pemetaan masalah sudah jelas. Sekarang tentu menurut saya, kita perlu memberi perspektif bagaimana memahami kejadian ini untuk HMI ke depan? Perspektif yang saya gunakan adalah Filsafat Realisme.

Secara sederhana, filsafat realisme adalah sebuah pandangan rasional yang melihat persoalan yang nilainya pada realitas objektif di luar pikiran/kesadaran manusia. Secara sederhana, filsafat realisme ingin menempatkan nilai dari sebuah masalah pada realitas alam (realitas sosial) bukan pada pikiran-pikiran para aktivis HMI, para pendukung atau pembelanya, agar masalah ini menemukan jalan penyelesaiannya secara objektif (objektvikasi) di luar pikiran manusia dan selanjutnya dapat dibawa dalam agenda HMI ke depan dalam struktur sosial. Masa depan tentu berhubungan dengan realitas objektif yang dinilai dalam kedua kemungkinan di atas (logis dan aktual). Tentu kita tidak mencari objektivitas pada pikiran para pendukung atau pembelanya, tetapi pada realitas sosial di alam ini dalam kedua kemungkinan tersebut : dialog dan jalur hukum.

Realitas objektif HMI: 1. HMI sebagai lembaga mahasiswa Islam telah memiliki peran secara sosial politik sampai tingkat nasional , 2. HMI sebagai lembaga adalah organisasi yang kondusif bagi tumbuhnya beragam corak dan mazhab pemikiran Islam karena watak Islamnya yang inklusif dan toleran sebagaimana ditunjukkan dalam nilai dasar perjuangannya, 3. HMI memiliki kaitan yang panjang dalam dinamika sejarah dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dengan pandangan realisme tersebut maka mungkin bagi HMI (sebagaimana yang juga dipikirkan oleh teman-teman HMI): 1. Untuk mengambil sikap yang lebih progressif dan tegas kepada para pemangku kebijakan dalam menanggapi isu-isu sosial masyarakat yang mengambil perhatian publik yang besar seperti: terorisme, narkoba, korupsi, intoleransi dan radikalisme Islam, lingkungan, isu HAM. (sebagai kekuatan kritis misalnya dalam corak ideologi kaum intelektualnya Ali Syariati) 2. Mempertegas nilai dasar perjuangannya yang berbasis pada kekhasan pandangan dunia Islam yang terbuka/inklusif dan berpihak pada kaum yang tertindas atas nama kemanusiaan untuk tujusn menegakkan keadilan. 3. Membangun dan meletakkan tugas dan strategi advokasi yang lebih sistematis dan kontinu pada persoalan di tengah masyarakat, 4. Perlu memberikan pengaruh paradigma Islam yang inklusif, kritis dan progressif kepada kaum Muda Islam dengan menggandeng para pemangku kepentingan, 5. Semua itu akan dapat maksimal jika ditunjang dengan sebuah sistem pengkaderan yang lebih fundamental secara filosofis, sekaligus penemuan kerangka metodologi gerakan sosial baru berdasarkan analisis dan struktur sosial Islam (Mustadh’afin/gerakan kaum tertindas tanpa harus menjadi gerakan kelas) 

Dasar dan tujuan penjelasan ini juga dapat kita simak pada penjelasan Dr. Kuntowijoyo, cendikiawan Islam Indonesia penulis buku terkenal Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi, 1991) pada ceramahnya di HMI Komisariat Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada 11 september 1988 tentang Islam dan Kelas Sosial. Kuntowijoyo menyatakan sebagaimana yang lazim dalam kajian-kajian di HMI bahwa banyak pemimpin Islam kita di Indonesia tidak mengetahui dengan baik kenyataan-kenyataan empiris mengenai adanya stratifikasi, diferensiasi, maupun polarisasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Banyaka dari para ulama kita kata Kuntowijoyo, cenderung tidak memahami realitas sosial, maka mereka secara empiris kemudian tidak dapat melihat siapa yang lemah dan siapa yang tertindas (mustadh’afin), mereka seringkali jarang melihat proses-proses penindasan yang bersifat struktural terhadap para petani dan buruh. Konsekuensinya agama yang mereka anut dan bawa ke masyarakat menjadi tidak fungsional secara sosial dan hanya menjadi atribut kesalehan pribadi.

Akibat lebih jauh menurut saya, agama yang mereka bawa yang tidak memiliki fungsi sosial yang efektif secara struktural dan kultural akan lebih banyak terjebak dalam bahasa politik dan kekuasaan. Oleh karenanya logikannya bukan lagi umat tetapi kelompok umat, sehingga terjadi penyimpangan misi Islam untuk perjuangan universal (kemanusiaan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) 

Dengan pemahaman filsafat realisme tersebut dan kesadaran atas kekuatan dan potensi besar HMI untuk ikut membangun bangsa ini, maka momentum kejadian dengan Pak Saut ini dapat menjadi jalan menegaskan pandangan dan sikap HMI untuk ikut berperan penting dan aktif dalam ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan seperti yang masih menjadi agenda yang belum selesai dalam sebuah kerangka gerakan sosial Islam. 

Beberapa persoalan sosial penting yang perlu dipertimbangkan untuk didesakkan untuk dituntaskan secara sosial yang memiliki relevansi dalam upaya mencegah polarisasi sosial yaitu : 1. Para penganut Ahmadiyah dan Syiah dan yang sudah bertahun-tahun hingga saat ini di pengungsian, 2. Sikap HMI terhadap organisasi-organisasi yang dikesankan atau ditunjukkan secara jelas menolak demokrasi dan asas Pancasila, 3. Organisasi-organisasi yang melakukan usaha untuk mencapai tujuannnya seringkali menggunakan cara-cara kekerasan dan anarki, 4. Isu ISIS dan radikalisme Islam transnasional, 5. Sikap secara sosial terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak serta isu HAM lainnya seperti penggusuran oleh karena kepentingan para pemiik modal seperti dalam kasus-kasus reklamasi, kasus Munir.

Teman-teman HMI saya yakin jauh lebih mengerti, persoalan dan tantangannya dalam, periode panjang HMI dan momentum kasus Pak Saut adalah jalan baru membangun objektivikasi sosial dalam dalam struktur sosial berdasarkan pandangan dunia Islam. Sehingga dapat diperkuat dan dipertegas gerakan pemihakan kepada kaum tertindas tanpa harus menjadi gerakan kelas. Semoga momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik, oleh karena situasi gerakan sosial Islam menurut saya membutuhkan sebuah tafsir baru yang lebih progressif dan berpihak (intelektual aktitivis, intelektual organik, gerakan kaum tertindas, ideologi kaum intelektual) dan meletakkannya dalam filsafat yang realistik dalam struktur sosial bukan hanya terbatas dalam pikiran para penggeraknya saja (idealistik)

Wallahu’alam bi al shawab
Salam atas Rasul al Mustafa Muhammad Saw.